Rabu, 06 April 2011

BOCORAN DOKUMEN RAHASIA NEGARA REPOBLIK INDONESIA

BOCORAN DOKUMEN RAHASIA NEGARA REPOBLIK
(DOKUMEN RAHASIA INTELIJEN NEGARA)
BAB. 5 SEPARATISME  NKRI TERHADAP  PAPUA /OPM-ACHE/GAM- MALUKU/RMS
LAKUKANLAH SUATU KELAKUAN DAN TINDAKAN YANG TERPUJI DI MATA TUHAN ALLAH ALAM RAYA SEMESTA DAN IA AKAN MENURUTI-MU DAN MENDENGARKAN-MU.
BERBAHAGIALAH ANDA YANG MEMBELA KEBENARAN DIHADAPAN TUHAN ALLAH ALAM RAYA SEMESTA DENGAN TARUHAN NYAWA UNTUK MEMBELAH RAKYATNYA TANPAH NODA DAN CELAH DARI PADANYA AKAN DIBERIKAN SEGALAH KEPERCAYAAN  DAN KEBENARANG SERTA KEPEMIMPINAN BAGI DUNIA KETIKA. AMIN. 

BERANI MEMBELA KEBENARAN ITU BAIK.
DAN LAKUKANLAH PERLAWANAN SEMENJAK KINI.
PAPUA PUNYA HAK UNTUK “M” 
 
   Dokumen Negara Repoblik Indonesia  ini kami paparkan untuk mengetahui kerja kerja intelijen Negara terhadap upaya mematikan perlawanan dan pergerakan kemerdekaan bagi bangsa papua barat, yang  disengaja  dilakukan oleh pemerintahan nkri-militer nkri (TNI-POLRI-INTELIJEN) untuk memberantas ras Melanesia bangsa papua barat, yang semakin hari semakin hilang identitas keaslian kepapuaan  yang berkulit hitam/berambut kriting/berwatak keras dan kasar dipangkuan nkri selama kurung waktu 40 tahun lebih, yang lebih membahayakan lagi adalah papua dan generasi penerus kedepan, masa depan anda dan saya adalah masa depan yang sangat berbahaya sebagai suatu bangsa berras Melanesia , yang berkulit hitam, diantara bangsa –bangsa tak beradap, suatu rumpung manusia yang mempunyai rasa kemanusiaan terhadap bangsa lainya lebih tipis dan dangkal sebagai suatu manusia hasil ciptaan tuhan yang maha esa. Suatu kebenaran bagi bangsa lain yang mempunyai suatu hak untuk merdeka adalah suatu permainan bola, dll, bagi NKRI yang berrumpung Malayo.
*                        Nanti kawan-kawan yang tetap memperjuangkan suatu kemerdekaan bagi Bangsa dan Negara Papua barat lihat saja, siapa-siapa yang mengera dan berlutut terhadap NKRI adalah mereka yang masuk tergolong dalam  penghianatan terhadap jatidiri dan kebenaran yang sebenarnya hanya  karena uang, jabatan dan gengsi, serta dll. Baik itu dalam negeri maupun luar negeri.
* YANG TERTERAH DIBAWAH INI ADALAH SUATU PEKERJAAN BONEKA, YANG TIDAK TAHU MENAHU TENTANG ARTI DAN MAKNA DEMOKRASI SESUNGGUHYA. YANG MEREKA TAU DAN KANTONGI ADALAH DEMOKRASI SEMPIT ALA NASIONALISME NKRI. BUKAN DEMOKRASI GLOBAL/UNIVERSAL, ARTINYA BAHWA NEGARA INDONESIA ADALAH  SUATU NEGARA JAMAN KUNO/PRIMITIF  PEWARIS KERJA KEKERASAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN, PENINDAS, PERAMPOK, PENJAJAH YANG MASIH ULET DAN TETAP BEROTAK MASA PERANG DUNIA DUA SAMPAI SAAT INI.
*   MEREKA ITU MASUK DALAM GOLONGAN PEMERINTAHAN DAN MANUSIA BIADAB, MANUSIA AMORAL, MANUSIA ASUSILA, DLL.
* JADI DISINI PANCASILA ITU MEREKA ARTIKAN DALAM KETIDAK BENARAN DAN KEPALSUAN, MANIPULASI, OTONOM. YANG MEREKA ARTIKAN PANCASILA ADALAH :  01. PANCASILA 1 KEHUTANAN MANUSIA;  PANCASILA 2 PERPISAHAN BAGI NEGARA  KESATUAN REPOBLIK INDONESIA.;  PANCASILA 3 KEMANUSIAANYA BIADAB DAN AMORAL; PANCASILA 4 KETIDAK ADILAN SOSIAL EKONOMI , MENINDAS . MENJAJAH.; 05. MERAMPOK, DAN MEMBERONTAK SERTA MENGHAPUS BANGSA DAN NEGARA PAPUA BARAT.KEMERDEKAAN BAGI SEGALAH BANGSANYA TIDAK DIJAMIN. (JADI ITULAH ARTI KATA SILA PANCASILA BAGI NKRI SAAT INI YANG SEBENARNYA) MARI KITA MERDEKAKAN PAPUA BARAT DAN MEMISAH –MISAHKAN NKRI.
* JADI ANGGAP SAJA DIBAWAH INI SUATU PEKERJAAN BONEKA YANG SENGAJA MENCARI KESEMPATAN KARENA KEPARAT. 


SUATU NEGARA BONEKA DIA TIDAK AKAN MENGERTI TENTANG KEBENARAN SUATU BANGSA
JADI DEMOKRASI YANG SEBENARNYA ADALAH : ……………………..? (MASIH TANDA TANYA)(KARENA IA BONEKA)
JADI SETIAP ORANG YANG AKAN BERBICARA TENTANG KEBENARAN DAN DEMOKRASI IA AKAN ANGGAP SEBAGAI MUSUH-NYA, MANGSA-NYA YANG HARUS DI TINDAS/DIBUNUH. 
 

BAB 5
BAB 5
PENCEGAHAN DAN  PENANGGULANGAN  SEPARATISME
Sebagai bagian dari agenda untuk mewujudkan kondisi aman dan damai, upaya secara komprehensif mengatasi dan menyelesaikan permasalahan separatisme yang telah menjadi keprihatinan nasional dan internasional senantiasa terus dilakukan. Upaya tersebut menjadi sangat penting tatkala keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik menjadi sebuah harga yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Proses pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD yang dapat berlangsung secara aman, damai, dan demokratis mengindikasikan bahwa pada prinsipnya konflik separatisme di Aceh sudah berakhir.
Pelaksanaan butir-butir kesepahaman Helsinki secara konsisten menjadikan seluruh komponen masyarakat termasuk tokoh-tokoh yang selama ini memiliki idiologi yang berbeda, saling bahu membahu membangun daerah Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik . Keleluasaan pemerintah daerah mengelola wilayahnya sendiri, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, serta proses reintegrasi yang sedang berlangsung, turut mendukung penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh.
Selanjutnya adanya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh, akan ditangani sebagai tindak kriminal biasa sebagaimana penanganan di wilayah lain .
INI TIPU JANGAN PERCAYASementara itu, penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan terus dilakukan dengan intensif dan dilakukan dengan mengupayakan penyelesaian secara komprehensif. Upaya itu telah menunjukkan keberhasilan dengan indikator semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun, kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Selanjutnya, upaya diplomasi internasional sedikit banyak mampu mengubah persepsi asing yang semula mendukung gerakan separatisme Papua menjadi mendukung Papua sebagai bagian NKRI sebagaimana dilakukan oleh Anggota Konggres AS, Eni Faleomavaega. Dukungan itu dapat dijadikan penyemangat pemerintah yang selama ini secara terus menerus didera oleh keterlibatan asing yang menginginkan Papua lepas dari NKRI.
I. Permasalahan yang Dihadapi
Konflik bersenjata antara kelompok masyarakat sipil bersenjata dan aparat keamanan saat ini secara signifikan sudah mereda. Kondisi ini turut mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Aktivitas kepemerintahan dan masyarakat dapat berjalan dengan tenang dan dinamis.
Di Provinsi Aceh penetapan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai salah satu hasil kesepahaman Helsinki menjadikan iklim politik di NAD dapat berjalan dalam suasana demokratis. Proses pemilihan kepala daerah pada akhir tahun 2006 yang aman dan damai mengindikasikan bahwa masyarakat NAD secara keseluruhan tidak berada dalam kondisi tertekan oleh suatu kelompok. Kemenangan yang sebagian besar diperoleh tokoh-tokoh yang selama ini memiliki idiologi yang berbeda, bukan hal yang perlu dipersoalkan selama komitmen terhadap NKRI tetap terjaga.
Walaupun demikian, hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh semua pihak yang ada di NAD adalah bagaimana secara konsisten tetap mematuhi kesepahaman Helsinki tanpa harus memberikan persepsi-persepsi yang keliru yang menjurus pada gagalnya kesepahaman tersebut. Demikian juga dalam hal pembentukan partai lokal yang sesuai dengan konstitusi yang diperbolehkan secara khusus di NAD diharapkan tidak menciptakan visi dan misi partai yang mengarah pada idiologi separatisme maupun pengabaian kesepahaman Helsinki .
Sementara itu, tidak dapat dipungkiri bahwa insiden Konggres Masyarakat Adat Papua yang berlangsung pada 3 Juli 2007 merupakan permasalahan separatisme yang memerlukan perhatian lebih serius bagi upaya menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI.
Pemberian Otonomi Khusus Papua ternyata belum mampu meredam keinginan sekelompok masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Berbagai aktivitas OPM, baik yang dilaksanakan secara fisik maupun politik sedikit banyak mampu menarik simpati internasional. Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem intelijen dan diplomasi luar negeri diperlukan untuk meng-counter aktivitas propaganda negatif OPM di luar negeri.
Selanjutnya terkait dengan aktivitas separatisme Republik Maluku Selatan (RMS), pemerintah harus menyadari bahwa kondisi laten yang selama ini kurang diperhatikan ternyata sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Meskipun tanpa melakukan perlawanan fisik bersenjata, pemunculan kelompok separatis pada acara Hari Keluarga Nasional ke XIV yang diselenggarakan di Kota Ambon pada tanggal 29 Juni 2007, menjadi pukulan yang serius bagi upaya menyelesaikan permasalahan separatisme di Maluku.
Berkenaan dengan berbagai hal tersebut, pada masa yang akan datang aksi sekecil apa pun diharapkan perlu ditangani secara bijak tanpa harus mengedepankan tindakan represif.
INI TIPU JANGAN PERCAYA
II. Langkah Kebijakan dan Hasil- yang Dicapai
A. Langkah Kebijakan
Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah sebagai berikut:
1. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separtisme;
2. peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan politik tanpa diskriminasi;
3. pelaksanaan pendidikan politik dan bela negara secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya dan menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI;
4. peningkatan upaya diplomasi luar negeri dalam rangka kontra diplomasi OPM dan RMS di dalam dan di luar negeri;
5. pengefektifan upaya deteksi secara dini (early warning system) dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.
B. Hasil yang Dicapai Berkaitan dengan persoalan Aceh pasca kesepahaman Helsinki , kebijakan yang ditempuh adalah memfokuskan pelaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam kesepahaman Helsinki sehingga penyelesaian masalah Aceh tetap dalam kerangka NKRI.
Beberapa kebijakan kesepahaman Helsinki yang telah berhasil dilaksanakan antara lain pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat GAM. Pelucutan senjata GAM sebagaimana yang tertuang di dalam kesepahaman Helsinki telah selesai dilaksanakan. Pemerintah telah melakukan realokasi TNI dan Polri. Pemberian jaminan hidup telah diberikan kepada 3.000 orang yang terlibat GAM daIam waktu 3 bulan.
Pemerintah secara intens juga berupaya menciptakan suasana kondusif dengan mengeleminir potensi-potensi kerawanan, khususnya aksi kriminal penggunaan senjata api. Aparat keamanan terkait berupaya terus memburu keberadaan senjata ilegal guna menghindari munculnya gangguan keamanan yang berpotensi menggagalkan upaya perdamaian. Hasil nyata yang dirasakan adalah Pilkada di NAD dapat berlangsung dengan lancar dan aman, meskipun masih diwarnai adanya intimidasi. Keberhasilan dalam Pilkada di NAD, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan citra di dunia internasional, terutama menyangkut upaya menciptakan perdamaian dan peningkatan demokratisasi.
INI TIPU JANGAN PERCAYADemikian pula dalam menyikapi pembentukan partai lokal di NAD, pemerintah berhasil melakukan dialog dengan para pemrakarsa untuk menunda penamaan dan pemakaian simbol atau bendera sampai ada ketetapan hukum yang sah.
Terkait dengan permasalahan separatis di Papua, pemerintah berupaya menempuh langkah strategis, baik melalui lobi-lobi internasional maupun pendekatan dengan pemangku kepentingan (stake holder) di Papua. Di samping itu, pemerintah juga melakukan counter propaganda guna meluruskan dan meletakkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif serta dapat dimengerti masyarakat internasional bahwa penyelesaian masalah Papua melalui Otonomi Khusus dalam kerangka NKRI merupakan solusi terbaik. Dalam hal ini, pemerintah memanfaatkan momentum penyelenggaraan konferensi Inter Parliamentary Union (IPU) untuk menemui delegasi parlemen , Belanda, dan Inggris guna memberikan informasi yang sebenarnya mengenai perkembangan di Papua.
Selain itu, pemerintah juga melakukan counter propaganda ke beberapa negara Eropa lainnya dalam rangka menangkal isu-isu negatif yang menjadi persepsi internasional selama ini dan sekaligus mempresentasikan perkembangan positif mengenai perkembangan di Papua seperti implementasi otonomi khusus, community development, keberhasilan pilkada, dan Inpres percepatan pembangunan. Hal ini telah berhasil mengubah pandangan sejumlah anggota parlemen negara-negara Barat, khusunya Amerika Serikat yang selama ini selalu mendiskreditkan Pemerintah dan cenderung mendukung gerakan separatis Papua.
Untuk mempercepat pembangunan di Papua, telah ditetapkan kebijakan New Deal Policy for Papua dengan memprioritaskan pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebijakan perlakuan khusus bagi putra-putri asli Papua, serta peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, saat ini telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua.
Sementara itu, dalam menangani insiden pengibaran bendera RMS oleh penari Cakalele di hadapan Presiden pada acara Hari Keluarga Nasional ke XIV di Kota Ambon pada tanggal 29 Juni 2007, secara cermat dan tegas pemerintah telah menangkap para pelaku disertai dengan penyidikan untuk mengungkap latar belakang  ataupun keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, terutama dari unsur TNI dan Polri.
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan
Dalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, diperlukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pemerintah yaitu pengembangan ketahanan nasional;
pengembangan penyelidikan; 
pengamanan dan penggalangan keamanan negara;
INI TIPU JANGAN PERCAYApenegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI;
pemantapan  keamanan dalam negeri;
peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional;
 serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan separatisme di .
Upaya pengembangan ketahanan nasional perlu ditindaklanjuti dengan :
(a) penyelenggaraan kajian kebijakan ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan, kepentingan nasional, dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan;
(b) pengembangan otomasi sistem dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan (pembangunan laboratorium pengembangan ketahanan nasional); dan
(c) pendidikan strategis ketahanan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kader pemimpin nasional.
Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara  adalah:
 (a) pengembangan intelijen negara yang didukung intelijen teritorial dan intelijen sektoral/fungsional agar mampu melakukan deteksi dini terhadap gerakan separatism dan penanggulangan perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui counter opinion, peperangan informasi, dan pengawasan wilayah);
(b) koordinasi seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme; dan
 (c) pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.
Dalam penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, tindak lanjut yang diperlukan adalah :
INI TIPU JANGAN PERCAYA(a) antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah ;
(b) antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap aksi radikal yang berlatar belakang primordial etnis, ras, agama, dan ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan- kekuatan di luar negeri; dan
(c) pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.
Selanjutnya tindak lanjut yang diperlukan dalam pemantapan keamanan dalam negeri adalah melakukan operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di
wilayah kedaulatan NKRI.
Dalam peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, tindak lanjut yang diperlukan adalah :
 (a) kegiatan dan operasi intelijen penanggulangan separatisme;
(b) sosialisasi wawasan kebangsaan;
(c) pelaksanaan dan pengembangan sistem  kewaspadaan dini sosial di Papua; dan
(d) fasilitasi koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penanganan konflik.
Sementara itu, penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselesaikan dengan segera.
Kekecewaan masyarakat Papua dan masyarakat  lainnya yang ada di perlu diobati dengan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan dan sebanyak mungkin mengakomodasi aspirasi yang berkembang pada masyarakat Papua.
Akhirnya, untuk meingkatkan kualitas pelayanan informasi publik, tindak lanjut yang diperlukan adalah menyosialisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui berbagai media.
 

 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar