Rabu, 06 April 2011

Daftar Anggota DPR Koruptor dan Bermasalah Beserta Partainya

Membludaknya partai yang ikut dalam Pemilu 2009 dengan janji-janji dan iklan-iklan yang mengelitik sel saraf untuk mencerna secara cerdas membuat masyarakat akan semakin binggung, mana pilihan yang tepat pada 9 April mendatang. Partai-partai yang menang dalam Pemilu 2004, yang mengantor di Senayan dan telah menikmati berbagai fasilitas uang rakyat selama ini, baru muncul seolah-olah “malaikat penyelamat” menjelang Pemilu. kekuasaan mereka di legislatif tetap eksis hingga 2014, berbagai upaya publikasi tidak mendidik dilancarkan partai-partai besar. Meskipun mereka orang-orang yang dianggap besar dalam kekuasaan, namun sikap dan sifat mereka bak anak TK di hutan rimba. Aksi saling klaim keberhasilan sepihak dengan mengabaikan dukungan kerja keras dari pihak (tim) serta membom-bardir data-data yang didesain sedemikian rupa, sehingga masyarakat kecil tertipu bahkan menjadi objek eksploitasi.
Inikah hal yang dianggap “positif” oleh partai besar yang perlu ditiru oleh masyarakat kita?

segar diingatan bagaimana anggota dewan terhormat kita di Senayan yang sering bolos dikala sidang, yang sering ngawur ketika membahas agenda rapat, yang menjadi preman pasar berdasi ketika berurusan anggaran negara dan , dan tidur dikala rapur, masih meminta kenaikan tunjangan kesejahteraan, gaji,  biaya komunikasi, biaya perjalanan, biaya aspirasi ditambah gaji pokok, biaya rapat, biaya legislasi UU yang menyedot uang pajak rakyat. Ditengah kemiskinan masyarakat yang tidak kunjung berkurang (bahkan jumlahnya meningkat), anggota dewan tega meminta (menerima) uang gratifikasi dan tambahan gaji. Seorang dewan yang harusnya bisa merasakan penderitaaan rakyat karena berbagai kesulitan ekonomi, akses administrasi, sosial, kini tampaknya “jauh api dari panggangan”. Disparitas antara kekayaan dan kemewahan hidup anggota DPR dengan rakyat, semakin memberkikan jarak pisah baik secara psikologis, pranata sosial maupun ekonomi hidup.
Kita dapat mengira-ngira, mengapa begitu besarnya tendesius orang-orang untuk menjadi caleg baik di DPR maupun DPRD akhir-akhir ini meskipun mereka belum memiliki cukup kapasitas sebagai dewan yang terhormat, tidak lain tidak bukan adalah “rupiah” ataupun ketenaran. Setelah menjabat 1 periode (5 tahun), maka seorang dewan yang pemalas (hadir rapat) pun, akan menjadi miliarder-miliarder baru. Dengan penghasilan rata-rata di atas 40-an juta per bulan, maka selama 1 periode, minimal mereka mengantongi lebih 2.4 miliar rupiah. Jika mereka cukup berhemat dan menyetor 10-15% penghasilan mereka ke partai, maka kekayaan mereka tetap meningkat minimal 1 miliar rupiah.
Baik di Senayan maupun di Istana, para politisi negeri ini tidak memiliki mental mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan pada rakyat, maka data-data dan objektivitas masyarakatlah yang dapat mematahkan “keberhasilan, kesucian, kehebatan, kepemimpinan” yang dikatakan tanpa cacat. Saya tidak akan memaparkan bagaimana perasaan sebagian besar rakyat  Indonesia melihat skandal dan pelecehan oleh perusahaan-perusahan tambang Batubara (sebagiannya milik Menko Kesra Kabinet -JK) kepada konstitusi dengan tidak membayar pajak (royalti). Ketika rakyat kecil berhutang di Bank dan telat membayar bunga dan cicilan utang, maka agunan si rakyat tersebut langsung disita. Namun, karena para “toke” atau bos perusahaan tersebut (BUMI Resource) dimiliki oleh lingkaran dalam pemerintah (Bakrie Brothers), maka hal ini dapat ditolerir dengan sangat lembut sekali, lebih lembut dari kain sutra oleh “Bapak Antikorupsi” SBY. Hmm……meskipun sampai saat ini, suasana adem-adem saja, bagi saya fenomena ini bak Petir di tengah hari bolong, bagaimana skandal-skandal di istana luput dari pembersihan praktik Orba (KKN).
Data-Data Referensi
Data-data ini saya kutip dari berbagai media massa online yang memberitakan perilaku korup dan skandal seks yang harusnya tidak dilakukan orang-orang terhormat yang terpilih langsung melalui mekanisme partai dan pemilu.
Kasus Korupsi Senayan
(Terbukti)
  • H. Saleh Djasit (Golkar) : kasus pengadaan Damkar
  • Hamka Yandhu (Golkar) : kasus aliran dana BI
  • Agus Condro (PDI-P) : kasus uang gratifikasi BI
  • Sarjan Taher (Partai ) : kasus alih fungsi hutan
  • Al-Amin Nasution (PPP) : kasus alih fungsi hutan
  • Yusuf Emir Faishal (PKB) : kasus alih fungsi hutan
  • Bulyan Royan (Partai Bintang Reformasi) :kasus pengadaan kapal Dephub
  • Antony Zeidra Abidin (Golkar) : kasus aliran dana BI
  • Adiwarsita Adinegoro (Golkar) : kasus dana kehutanan
  • Abdul Hadi (PAN) : tersangka kasus korupsi pembangunan daerah tertinggal
Skandal Seks, Pelecehan, Kekerasan, dan yang Bermasalah (tersangka)
  • M Yahya Zaini (Golkar) : Skandal seks dan selingkuh dengan Maria Eva
  • Max Moein (Partai PDI P) : Skandal Seks dan Foto Syur
  • H. Dharmono K Lawi (PDI-P) : Mantan buronan kasus pidana korupsi APBD Banten dan akhir ditangkap Kejagung
  • Theo Syafei  (PDI-P) : Pernah terjerat kasus korupsi di tahun 2002, tetapi bebas, dan terpilih jadi anggota DPR periode 2004-2009
  • Jaka Aryadipa Singgih (PDI-P) : kriminal penyerangan/penyerobotan, dan pernah merampas kamera yang digunakan satpam keamanan di kawasan perkantoran
Sumber: http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/05/daftar-anggota--bermasalah-beserta-partainya/
Categories : Uncategorized Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar